Pusat Profil Muslim Indonesia

KONSEP EKONOMI ISLAM  TENTANG BAI’AL MURABAHAH 
Dilihat dari struktur kalimat, sistim ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yakni sistim; ekonomi dan Islam. Dalam Kamus Ilmiaqh Populer (Pius A Partanto dkk: 1994), sistim atau system bararti: metode; cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu); susunan cara. Dan Ekonomi artinya: segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengaturan rumah tangga. Islam artinya: damai, tenteram; agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kitab suci Al-Qur’an. Jadi sistim ekonomi Islam adalah: segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya yang dilakukan dengan cara yang teratur, berdasarkan pandangan Islam. (lagi…)

 Mencari Substansi Spiritual Dalam Islam

Sebagai sebuah tatanan nilai-nilai spiritual, Islam tentunya banyak memberikan pemahaman kepada para pemeluknya ajaran dan metode-metode mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dimana melalui ajaran dan metode-metode tersebut, sebagai makhluk ciptaan, manusia akan dibawa kepada sebuah cara pandang yang universal terhadap kehidupan dan eksistensi manusia itu sendiri. Selain suatu proses untuk mengenal sang pencipta, perjalanan spiritual seorang muslim, merupakan suatu pencarian eksistensi diri yang melibatkan segenap potensi manusia, yaitu hati dan fikiran. Karena hanya dengan hati dan fikiran yang ‘utuh’ manusia akan menemukan sebuah sudut pandang mengenai substansi spiritual yang dicarinya.

Sebagai makhluk multidimensi yaitu makhluk yang memiliki unsur fisik dan non fisik, proses pencarian nilai-nilai spiritual yang akan dilakukan seorang manusia tentunya bukanlah sesuatu yang mudah. Mengingat unsur fisik didalam diri manusia yang dalam proses aktualisasinya telah menciptakan realitas tersendiri dan terkadang sangat kontradiktif terhadap aspek spiritual, seperti materialisme dan rasionalitas didalam menentukan sebuah cara pandang. Pada masa sekarang, materialisme dan rasionalitas merupakan suatu wujud kongkrit eksistensi manusia. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia harus didasari atas kedua hal tersebut.

Walaupun pada dasarnya materialisme dan rasionalitas menjadi salah satu elemen untuk mencari nilai-nilai spiritualitas, tetapi terkadang manusia menjadikan kedua aspek tersebut menjadi suatu akhir dari pencarian didalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya manusia tidak mampu melepaskan diri dari kerangka kehidupan atau realitas yang diyakininya sebagai sebuah aktualisasi diri. Apababila seorang manusia masih terpenjara dengan aspek materialisme dan rasional, maka selama itu pula manusia tidak akan pernah mencapai suatu tahapan spiritual didalam dirinya. Oleh karena itu, manusia harus dapat membebaskan diri terlebih dahulu dari kedua realitas ini. Karena realitas ini bukanlah suatu realitas yang substansial (hakiki) melainkan realitas bentukan manusia sendiri sebagai suatu upaya mempertahankan dan menunjukkan eksistensi dirinya.

(lagi…)

Arah perjalanan demokrasi bangsa ini memang terus menunjukkan dinamika yang positif. Keterbukaan dalam bidang politik dan pemerintahan yang dicontohkan antara DPR dan Pemerintah sepertinya menjadi tanda suatu kehidupan demokrasi yang harmonis dan penuh warna, walaupun terkadang hal tersebut diisi dengan berbagai intrik dan kompromi-kompromi. Pada satu sisi, sikap tersebut tentunya menjadi tolak ukur akan semakin dewasanya proses pengelolaan negara yang kaya akan potensi ini. Tetapi pada sisi lain, perkembangan demokrasi tersebut tentunya masih menyisakan berbagai persoalan.

Salah satu hal yang paling krusial dalam konteks penerapan demokrasi di Indonesia adalah, kehadiran DPD sebagai sebuah lembaga legislasi baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi wajah demokrasi, khususnya keterwakilan rakyat di daerah untuk sama-sama merasakan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan. Dalam konteks demokrasi, mekanisme pemilihan anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, tentunya menjadikan anggota DPD adalah orang-orang yang mendapat legitimasi secara utuh dari masyarakat. Dan hal ini tentunya menjadi wajar apabila sebagai sebuah lembaga, DPD memiliki suatu otomomi dalam menjalankan fungsi legilasinya.

Tetapi pada realitasnya, anggota DPD ternyata berada dalam ketidakberdayaan dikarenakan sistem dan perundang-undangan yang membatasi mereka untuk memberikan kontribusi lebih bagi daerah. Mungkin ini adalah suatu bagian dari rekayasa demokrasi yang tidak utuh. Sehingga kehadiran DPD sebagai sebuah lembaga tinggi negara dibuat tidak berdaya didalam statusnya yang penuh dengan nilai prestisius.

Suatu Kewajaran 

Dalam prinsip demokrasi, menjadi suatu hal yang sangat wajar apabila seseorang ingin mendapatkan kesempatan untuk mensuarakan aspirasi dan mendapat hak secara proporsional. Karena demokrasi itu sendiri akan terus hidup dan berkembang apabila kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pendapat semakin tinggi. Begitu pula dengan DPD yang menginginkan aspirasi dan proporsionalitasnya ditingkatkan. Hal itu menjadi sangat wajar, terlebih lagi DPD adalah lembaga yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Gagasan ini tentunya harus direspon secara positif oleh para pelaku politik di tanah air, dan jangan menjadikan ide tersebut sebagai suatu ancaman terhadap eksistensi DPR yang selama ini memonopoli kelahiran berbagai produk undang-undang. (lagi…)